Home » , » ICW TEMUKAN CALEG SUAP PENYELENGGARA PEMILU

ICW TEMUKAN CALEG SUAP PENYELENGGARA PEMILU

Written By Ratiz On on Minggu, 23 Maret 2014 | 21.46


Malang - Indonesia Corruption Watch (ICW) mewaspadai perilaku koruptif penyelenggara pemilu menjelang pemungutan suara 5 April 2014. Riset ICW menunjukkan calon legislator dan tim sukses menyuap penyelenggara pemilu, mulai Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilu.

"Nilainya bisa sampai jutaan rupiah," kata koordinator Malang Corruptin Watch (MCW), Ade Irawan, dalam diskusi Pengawasan dan Tolak Politik Uang yang digelar MCW di Malang, Rabu, 20 Maret 2014. Suap dilakukan untuk memanipulasi suara saat rekapitulasi, mulai di tingkat PPK hingga KPU. Dalam riset, anggota PPK dan tim sukses mengaku menyuap karena pengawasan dalam proses rekapitulasi longgar.

Berbeda saat pemungutan suara, saksi dari masing-masing partai dan pengawas independen mengamati seluruh proses. Mereka mengawasi dan melaporkan jika terjadi pelanggaran. Namun, saat rekapitulasi, proses pengawasan tak serinci dan cermat seperti saat pemungutan suara.

Selain untuk memanipulasi suara, baik memperbesar suara maupun memperkecil suara lawan, suap juga dilakukan agar tidak dicurangi calon legislator lain. Selain itu, para calon legislator juga berharap bisa merebut suara untuk meraih kursi yang diincarnya.

Survei dilakukan di 15 provinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Survei juga mendapati suap yang dilakukan tim sukses kepada penyelenggara pemilu merupakan bagian dari korupsi pemilu. Namun, dalam prakteknya, suap dalam pemilu dikategorikan sebagai pidana pemilu yang ditangani Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

"Masa penanganan, pembuktian terbatas, sehingga sering lolos melewati waktu yang ditentukan." Untuk itu, MCW meminta agar suap dalam proses pemilu dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang ditangani tanpa harus ada batasan waktu dalam pemilu.

Ketua KPU Kota Malang Hendry menjamin penyelenggara pemilu bebas dari segala praktek kecurangan, menjunjung profesionalisme, dan menjamin independensi. "KPU dijamin tak main mata. Jika perlu, awasi kinerja kami." (Red. Kompas.co)