Selanjutnya, Pemprov Jatim tidak akan lagi mentolelir keberadaan hunian lokalisasi yang kini masih marak. Yakni, Dolly, Tambak Asri atau dikenal dengan sebutan Kremil, Bangunsari dan Moro Seneng.
Sebelum diberikan modal, pemerintah lebih dulu akan melakukan pendataan. Kemudian diberikan pelatihan ketrampilan untuk bekal kembali ke masyarakat.
"Setelah didata, diberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya. Diantaranya berupa pelatihan salon, peracangan (toko kelontong), menjahit, memasak atau jenis usaha katering lainnya,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Dr Rasiyo, Kamis 31 Maret 2011.
Rasio menambahkan, yang mendapat pelatihan dan modal kerja syaratnya harus meninggalkan pekerjaannya sebagai pelacur dan keluar dari lokalisasi. Kemudian, melalui program Jalin Kesra, Pemprov Jatim berencana menutup semua lokalisasi di Surabaya.
Kiat serius menutup lokalisasi itu segera diawali oleh Dinas Sosial bersama Biro Kesra Jatim dengan mendata penghuni lokalisasi di Bangunsari. Kemudian dilanjutkan ke kawasan Dolly dan lokalisasi lainnya. "Lokalisasi itu dipilih sebagai pilot project sebelum merembet ke lokalisasi lainnya," tegas Rasiyo.
Sebelumnya, Pemprov Jatim kerap menyuarakan rencana menutup Dolly, lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Namun, rencana itu tidak kunjung terealisasi karena berbagai sebab. Salah satu pertimbangan adalah, sebagian warga setempat yang menggantungkan penghasilan dari keberadaan lokalisasi.
Saat ini, rencana itu semakin menguat. Salah satu sebab pemerintah merasa khawatir dampak negatif yang lebih besar. Diantaranya, terkait data di Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang mengungkap bahwa, dari sebanyak 1.287 PSK di Dolly, sekitar 900 orang (76 persen) mengidap penyakit infeksi menular seksual (IMS). Dan, catatan puskesmas setempat, IMS yang diidap PSK di kawasan itu antara lain, HIV/AIDS, Gonore, Sipilis, Herpes, Kondiloma, Kandida, dan Trikomonas Vaginalis.
• VIVAnews
